Mengulik Kepmen LHK No. 136 Tahun 2024: Penugasan

Pendahuluan

Kepmen LHK No. 136 Tahun 2024 adalah regulasi penting yang mengatur penugasan proses persetujuan lingkungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam artikel ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Kepmen ini, khususnya terkait dengan lampiran-lampirannya yang memuat detail penting tentang pelaksanaan penugasan tersebut.

Lampiran I: Penugasan Kewenangan Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Usaha dan Kegiatan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi

Lampiran I berisi tentang usaha dan/atau kegiatan tertentu kewenangan pusat yang ditugaskan penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidupnya kepada pemerintah provinsi. Beberapa sektor yang termasuk dalam penugasan ini antara lain:

Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sektor Perhubungan
Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan
Sektor Pekerjaan Umum
Sektor Pariwisata

Usaha dan Kegiatan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota mencakup sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Hal ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memastikan kelancaran proses persetujuan lingkungan.

Lampiran II: Usaha Penanaman Modal Asing (PMA) yang Dikecualikan

Usaha PMA yang Tidak Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi

Lampiran II berisi tentang usaha Penanaman Modal Asing (PMA) yang dikecualikan dan tidak termasuk dalam daftar yang ditugaskan kepada pemerintah provinsi, antara lain:

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan
Sektor Pekerjaan Umum
Sektor Pertanian
Sektor Perindustrian
Sektor Perikanan dan Kelautan

Usaha PMA yang Tidak Ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota juga mengecualikan beberapa sektor seperti:

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sektor Pertanian
Sektor Perindustrian
Sektor Perikanan dan Kelautan

Lampiran III: Alur Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan

Lampiran III berisi tentang alur penugasan proses persetujuan lingkungan yang merupakan kewenangan pusat kepada provinsi dan kabupaten/kota. Alur ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan penugasan berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Lampiran IV: Template SKKL dan PKPLH

Lampiran IV berisi tentang template Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dan Pernyataan Kelayakan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) atas nama menteri, template risalah pengolahan data, dan laporan penyampaian hasil penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan. Template ini membantu standar pelaporan dan dokumentasi yang konsisten.

Lampiran V: Pembinaan dan Pengawasan

Lampiran V berisi tentang pembinaan teknis, asistensi, pendampingan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi penugasan proses persetujuan lingkungan. Pembinaan dan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penugasan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan regulasi.

Kesimpulan

Kepmen LHK No. 136 Tahun 2024 merupakan regulasi yang penting untuk mendukung pelaksanaan perizinan berusaha dengan menugaskan kewenangan persetujuan lingkungan kepada pemerintah daerah. Melalui lampiran-lampirannya, regulasi ini memberikan panduan yang jelas mengenai pelaksanaan penugasan tersebut.

Untuk kerjasama proyek terkait regulasi ini, hubungi Bima Shabartum Group, konsultan tambang dan lingkungan, untuk mendapatkan solusi terbaik bagi kebutuhan persetujuan lingkungan Anda.

Untuk layanan dan jasa konsultan tambang dan lingkungan hubungi kami di
Telpon : 0711-411407
WhatsApp : +62823-7472-2113
Email : admin.palembang@bimashabartum.co.id
Website : bimashabartum.co.id

#KonsultanTambang #KonsultanPertambangan
#KonsultanLingkungan
#LingkunganHidup #KonsultanLingkungan
#BimaShabartum #amdal #uklupl #pengujianlingkungan #ujilab

Panduan Pengelolaan Air Asam Tambang (AAT)

July 20, 2026 No Comments

Panduan Pengelolaan Air Asam Tambang (AAT): Solusi Teknis untuk Kepatuhan & Keberlanjutan Air Asam Tambang (AAT) atau Acid Mine Drainage (AMD) adalah tantangan lingkungan paling

Meta Description: The Mining Investment Event Québec soroti proyek emas raksasa! Maksimalkan valuasi eksplorasi emas dan dokumen Studi Kelayakan (FS) IUP Anda bersama ahlinya di Bima Shabartum Group. Demam Emas di The Mining Investment Event Québec: Validasi Sumber Daya Adalah Kunci, Maksimalkan Valuasi IUP Anda! Mata para investor pertambangan global saat ini tengah tertuju ke Amerika Utara. Ajang konferensi investasi bergengsi dunia, The Mining Investment Event, yang digelar di Québec pada 2-4 Juni 2026, kembali membuktikan bahwa emas tetap menjadi komoditas primadona. Konferensi ini secara khusus menyoroti proyek-proyek eksplorasi bernilai tinggi di kawasan Amerika Utara yang berhasil menarik minat pendanaan raksasa. Salah satu bintang utama yang mencuri perhatian dalam ajang tersebut adalah Juby Gold Project. Proyek ini sukses mengonfirmasi estimasi sumber daya hingga mencapai jutaan ons emas di tengah fluktuasi harga global yang dinamis. Bagi para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Emas di Indonesia, fenomena dari Québec ini memberikan satu pelajaran bisnis yang sangat berharga: Fluktuasi harga global bukanlah penghalang investasi, asalkan Anda memiliki data validasi sumber daya dan eksplorasi yang solid. Mengapa Validasi Eksplorasi Sangat Menentukan Valuasi? Investor institusional, perbankan, maupun buyer strategis tidak akan mengucurkan dana triliunan rupiah hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan kasar. Pencapaian Juby Gold Project yang berhasil mengonfirmasi jutaan ons emas adalah hasil dari rekayasa teknis dan pelaporan yang bertaraf internasional. Untuk mereplika kesuksesan valuasi tersebut di wilayah konsesi Anda, ada tiga pilar dokumen dan teknis yang wajib dipenuhi: 1. Akurasi Pemodelan Geologi & Cadangan: Data hasil pemboran eksplorasi Anda harus dimodelkan secara 3D dengan tingkat presisi tinggi. Estimasi sumber daya dan cadangan wajib divalidasi oleh Competent Person Indonesia (CPI) agar diakui (bersifat bankable). 2. Pemutakhiran Studi Kelayakan (FS): Proyeksi keekonomian tambang emas Anda harus terus diperbarui menyesuaikan tren harga terbaru dan batas kadar ekonomis (cut-off grade). Dokumen FS yang solid adalah "proposal" utama Anda untuk menarik funding. 3. Kesiapan Persetujuan Lingkungan: Tambang emas selalu berada di bawah pengawasan lingkungan yang sangat ketat. Rencana ekspansi bukaan tambang wajib ditopang oleh dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang tanpa celah, terutama terkait mitigasi limbah B3 dan tata kelola air tambang. Akselerasi Valuasi Tambang Emas Anda Bersama Pakarnya! Jangan biarkan potensi jutaan ons emas di bawah wilayah konsesi Anda terkunci hanya karena kelemahan administratif, dokumen kelayakan yang ditolak, atau desain mine plan yang tidak efisien. Sebagai pusat keunggulan rekayasa pertambangan di Sumatera Selatan, PT Bima Shabartum Gemilang (Bima Shabartum Group) siap menjadi katalisator bagi kesuksesan proyek ekstraksi Anda. Berpusat di Palembang, kami adalah Konsultan Tambang dan Lingkungan serta Kontraktor Tambang Terpercaya dan Terbaik di Indonesia. Tim engineering dan spesialis lingkungan kami siap diterjunkan untuk mengawal penuh proyek Anda melalui layanan terintegrasi: • Penyusunan & Pemutakhiran Studi Kelayakan (FS): Menyusun kalkulasi keekonomian tambang yang rasional dan siap dipresentasikan kepada investor global maupun domestik. • Pengawalan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL): Merancang strategi mitigasi lingkungan menyeluruh untuk memastikan legalitas operasional Anda dari hulu ke hilir. • Penyusunan Dokumen RKAB: Memastikan target produksi tahunan Anda sinkron dengan kapasitas cadangan dan lolos persetujuan evaluasi pemerintah. Selain pendampingan konsultasi, kami berkomitmen untuk meningkatkan ketangkasan teknis dari dalam perusahaan Anda sendiri. Kami memfasilitasi pelatihan private software pertambangan. Kami akan mencetak para engineer internal Anda agar mahir menggunakan software modern (seperti Vulcan) untuk memodelkan estimasi cadangan 3D, merancang desain pit, dan menyusun penjadwalan produksi secara mandiri dan presisi. Ubah potensi eksplorasi menjadi valuasi miliaran dolar. Validasi sumber daya dan amankan kelayakan tambang emas Anda hari ini! 📞 Hubungi Kami Segera untuk Konsultasi Studi Kelayakan (FS) & Pelatihan Software: 🌐 Website: www.bimashabartum.co.id 📧 Email: admin.palembang@bimashabartum.co.id 📱 WhatsApp: +62823-7472-2113

Kewajiban Pemantauan Emisi Cerobong Asap

July 19, 2026 No Comments

Kewajiban Pemantauan Emisi Cerobong Asap: Kepatuhan Wajib Industri di Tahun 2026 Bagi sektor industri, pabrik pengolahan, maupun fasilitas pertambangan yang memiliki unit pembakaran (seperti genset,

$Dumping Tailing dan Lumpur Bor di Laut: Syarat Batimetri dan Pemodelan Sebaran Menurut Aturan TerbaruTarget Kata Kunci: Dumping tailing tambang di laut, perizinan dumping lumpur bor.Aktivitas pembuangan sisa hasil pemrosesan bijih tambang (tailing) maupun material sisa pengeboran (drill cuttings dan lumpur bor) ke media lingkungan laut merupakan salah satu klaster operasional yang paling ketat diawasi secara hukum. Melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Permen LH/BPLH) Nomor 6 Tahun 2026, pemerintah memperketat standardisasi teknis penegakan hukum di wilayah perairan nasional. Bagi korporasi di sektor hulu migas dan pertambangan mineral, memahami regulasi dumping tailing tambang di laut serta pemenuhan perizinan dumping lumpur bor adalah prasyarat mutlak guna menjamin keberlanjutan investasi dan menghindari sanksi administratif bernilai miliaran rupiah. Regulasi Teknis Dumping Tailing PertambanganBerdasarkan berkas hukum resmi Permen LH No 6 tahun 2026 (pengawasan dan sanksi administratif).pdf Lampiran VIII, limbah tailing dari kegiatan pengolahan hasil pertambangan wajib melewati proses netralisasi atau penurunan kadar racun terlebih dahulu sebelum dialirkan ke laut. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) akan memverifikasi kewajiban uji karakteristik yang meliputi nilai pH, total konsentrasi zat pencemar, toksikologi $LC_{50}$, hingga uji teratogenisitas. Pada aspek batimetri dan oseanografi, BPLH menetapkan syarat lokasi pembuangan sebagai berikut: Zona Lapisan Termoklin Permanen: Lokasi utama dumping idealnya terletak di dasar laut pada wilayah perairan yang memiliki lapisan termoklin permanen, tidak berada di daerah sensitif (seperti kawasan konservasi/terumbu karang), serta rona awal air lautnya wajib memenuhi Baku Mutu Air Laut. Syarat Batimetri Alternatif: Jika wilayah perairan sekitar tapak proyek tidak memiliki lapisan termoklin permanen, lokasi dumping wajib memenuhi kriteria kumulatif:Terletak di dasar laut dengan kedalaman minimal 100 meter ($\ge 100\text{ m}$). Kondisi topografi dan batimetri dasar laut harus menunjukkan adanya ngarai (canyon) atau saluran laut yang mengarahkan pergerakan tailing secara alami menuju kedalaman minimal 200 meter ($\ge 200\text{ m}$). Bebas dari fenomena pengadukan tegak massa air (mixing) di daerah upwelling. Wajib dilengkapi kajian pemodelan sebaran dampak ilmiah yang membuktikan tidak adanya dampak destruktif terhadap ekosistem sensitif di sekitarnya. Alat Penyalur: Pembuangan wajib menggunakan pipa atau alat penyalur khusus bawah laut yang legal dan terpantau. Regulasi Teknis Perizinan Dumping Lumpur dan Serbuk BorUntuk sektor migas lepas pantai (offshore), regulasi ini mengatur pembuangan lumpur bor berbahan dasar sintetis (synthetic based mud) serta serbuk/lumpur bor berbahan dasar air (water based mud). Keduanya wajib memenuhi batas baku mutu kandungan total hidrokarbon poli aromatik kurang dari 0,001% ($< 0,001\%$). Jika operasi pengeboran menggunakan campuran bahan barite, BPLH membatasi ketat kadar kontaminan di dalamnya, yaitu merkuri (Hg) harus $< 1\text{ mg/kg}$ berat kering dan kadmium (Cd) harus $< 3\text{ mg/kg}$ berat kering. Kriteria batimetri dan sebaran untuk pengeboran diatur sebagai berikut: Batas Kedalaman Minimum: Jika perairan tidak memiliki lapisan termoklin permanen, lokasi pembuangan lumpur dan serbuk bor wajib berada di laut dengan kedalaman minimal 50 meter ($\ge 50\text{ m}$). Radius Pemodelan Dampak: Berdasarkan hasil kajian pemodelan sebaran dampak, akumulasi persebaran polutan vertikal maupun horizontal wajib dipastikan berada di dalam radius maksimal 500 meter ($\le 500\text{ m}$) dari titik koordinat dumping. Kedalaman Pipa Penyalur: Pembuangan wajib dialirkan melalui pipa penyalur ke dalam laut dengan kedalaman minimal 8 meter di bawah permukaan laut rata-rata. Sanksi Hukum Kategori Berat bagi Pelanggar DumpingSesuai dengan cetak biru dokumen Rangkuman Permen LH No 6 Tahun 2026 Tentang Pengawasan dan Sanksi Administrasi.docx, melakukan pembuangan sisa operasional tambang atau migas ke laut tanpa izin, atau tidak mematuhi titik koordinat lokasi pembuangan yang tertera pada Perizinan Berusaha, diklasifikasikan sebagai pelanggaran tingkat berat. Perusahaan yang terbukti melanggar kriteria teknis di atas akan dijatuhi sanksi Paksaan Pemerintah bersamaan dengan denda administratif sebesar Rp25.000.000,00 per pelanggaran, yang dapat diakumulasikan secara kumulatif hingga batas pagu maksimal Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah). Pengelola yang abai dalam melakukan pemantauan kualitas air laut harian/tahunan atau memanipulasi pelaporan juga terancam pembekuan hingga pencabutan izin usaha di Sistem OSS. Amankan Validitas Perizinan Dumping Anda Bersama Bima ShabartumMenghadapi penegakan hukum lingkungan hidup tahun 2026 yang kian ketat, terdigitalisasi, dan berbasis pemodelan ilmiah, mengoperasikan proyek tanpa perhitungan batimetri yang akurat adalah risiko finansial yang sangat fatal. Sebelum wilayah konsesi atau tapak pengeboran lepas pantai Anda menjadi objek inspeksi lapangan atau kunjungan virtual Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), mitigasi teknis mutlak disiapkan. PT Bima Shabartum Gemilang (Bima Shabartum Group) hadir sebagai mitra strategis industri hulu migas dan pertambangan Anda. Tenaga ahli oseanografi, ahli perizinan, dan tim interdisipliner kami siap mengawal korporasi Anda dalam menyusun kajian pemodelan sebaran dampak (hydro-oceanography modeling), pengurusan Persetujuan Teknis (Pertek) Dumping Limbah, audit kesiapan pipa pembuangan, hingga penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) dari BPLH pusat. Amankan legalitas operasional dan nilai investasi bisnis Anda dari jerat sanksi denda regulasi. Hubungi tim ahli kami sekarang juga untuk menjadwalkan konsultasi teknis.📞 Hubungi Kami Segera untuk Jasa Pembuatan Pemodelan Sebaran Dampak Laut, Pengurusan Pertek Dumping Tailing, dan Lumpur Bor🌐 Website: www.bimashabartum.co.id📧 Email: admin.palembang@bimashabartum.co.id📱 WhatsApp: +62823-7472-2113Optimasi Metadata SEO (Untuk Administrator Website)Title Tag (67 Karakter): Regulasi Dumping Tailing & Lumpur Bor di Laut: Syarat BatimetriMeta Description (154 Karakter): Pahami aturan dumping tailing tambang di laut dan perizinan dumping lumpur bor migas. Simak syarat kedalaman minimum & pemodelan sebaran Permen LH 6/2026.$

Regulasi Dumping Tailing & Lumpur Bor di Laut: Syarat Batimetri

July 19, 2026 No Comments

Dumping Tailing dan Lumpur Bor di Laut: Syarat Batimetri dan Pemodelan Sebaran Menurut Aturan Terbaru Target Kata Kunci: Dumping tailing tambang di laut, perizinan dumping

Dasar-dasar Merancang IPAL yang Efektif: Panduan Teknis Lolos Verifikasi KLHK

July 18, 2026 No Comments

Dasar-dasar Merancang IPAL yang Efektif: Panduan Teknis Lolos Verifikasi KLHK (Update 2026) Dalam operasional pertambangan dan industri, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah “benteng terakhir”

Mengulik Kepmen LHK No. 136 Tahun 2024: Penugasan