Panduan Evaluasi Dokumen Lingkungan (DELH/DPLH) Khusus Wilayah Sumsel

Panduan Evaluasi Dokumen Lingkungan (DELH/DPLH): Legalitas bagi Usaha yang Sudah Beroperasi di Sumsel

Banyak perusahaan di Sumatera Selatan yang telah beroperasi bertahun-tahun namun ternyata belum memiliki dokumen lingkungan yang lengkap sesuai regulasi terkini. Jika perusahaan Anda termasuk dalam kategori ini, pemerintah menyediakan mekanisme “pemutihan” atau legalisasi melalui DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) atau DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Sesuai dengan ketentuan PP No. 22 Tahun 2021, mekanisme ini ditujukan bagi usaha yang sudah berjalan namun belum memiliki persetujuan lingkungan. Memahami proses ini adalah langkah krusial untuk melindungi investasi Anda dari ancaman penghentian operasional.

1. Apa Itu DELH dan DPLH?

• DELH: Disusun untuk usaha/kegiatan yang wajib AMDAL namun belum memiliki dokumen lingkungan.

• DPLH: Disusun untuk usaha/kegiatan yang wajib UKL-UPL namun belum memiliki dokumen lingkungan.

2. Mengapa Perusahaan di Sumsel Wajib Segera Mengurusnya?

Instansi lingkungan di Sumatera Selatan (DLH Provinsi dan Kabupaten/Kota) semakin intensif melakukan penegakan hukum terhadap “usaha ilegal lingkungan”. Manfaat segera menyusun dokumen ini adalah:

• Menghindari Sanksi: Mengubah status perusahaan dari “tidak patuh” menjadi “dalam proses kepatuhan”.

• Syarat Perizinan: DELH/DPLH adalah prasyarat untuk mendapatkan NIB berbasis risiko dan Persetujuan Teknis (Pertek) lainnya.

• Keamanan Investasi: Dokumen ini memberikan kepastian hukum bagi investor dan perbankan yang menanamkan modal pada perusahaan Anda.

3. Tantangan Khusus di Sumatera Selatan

Penyusunan DELH/DPLH di wilayah Sumsel memiliki tantangan geografi yang harus diperhatikan dalam dokumen:

• Zona Rawan Bencana: Jika lokasi usaha berada di kawasan rawan banjir atau lahan gambut, dokumen harus mencakup mitigasi bencana yang spesifik.

• Sinkronisasi Tata Ruang: Dokumen harus memuat kesesuaian dengan RTRW Provinsi Sumsel terbaru. Jika lokasi usaha berada di kawasan hutan, DELH/DPLH wajib disertai dengan proses persetujuan PPKH.

4. Tahapan Evaluasi yang Dilalui

1. Penyusunan Dokumen: Melakukan pengumpulan data lapangan (fisik, kimia, biologi, sosial) untuk melihat dampak yang sudah terjadi selama operasional berjalan.

2. Penilaian (Evaluasi): Dokumen akan dievaluasi oleh Tim Uji Kelayakan yang dibentuk oleh pemerintah. Di sini, Anda akan diminta memaparkan komitmen pengelolaan lingkungan ke depan.

3. Persetujuan: Setelah disetujui, perusahaan wajib melaksanakan apa yang tertulis dalam dokumen tersebut secara konsisten.

Amankan Legalitas Usaha Anda Bersama Bima Shabartum Group

Penyusunan DELH/DPLH adalah proses teknis yang menuntut akurasi data. Kesalahan dalam memetakan dampak masa lalu dapat menyebabkan proses persetujuan tertahan berbulan-bulan.

Sebagai konsultan lingkungan yang berpengalaman dalam menangani dinamika regulasi di Sumatera Selatan, PT Bima Shabartum Gemilang (Bima Shabartum Group) siap membantu Anda menuntaskan kewajiban legalitas lingkungan ini.

Layanan kami meliputi:

• Audit Lingkungan Mendalam: Mengidentifikasi seluruh dampak operasional yang telah terjadi di lapangan sebagai dasar penyusunan dokumen.

• Penyusunan Dokumen DELH/DPLH: Menyusun dokumen yang memenuhi standar substansi KLHK dan sesuai dengan kondisi nyata operasional perusahaan Anda.

• Pendampingan Uji Kelayakan: Mendampingi Anda dalam presentasi dan sidang pembahasan dengan Tim Uji Kelayakan untuk memastikan dokumen disetujui.

• Integrasi ke Sistem OSS: Memastikan hasil persetujuan DELH/DPLH terintegrasi langsung dengan perizinan berusaha Anda.

Jangan biarkan operasional Anda terus berjalan tanpa payung hukum. Segera lakukan audit dan susun DELH/DPLH perusahaan Anda hari ini!

📞 Hubungi Kami Segera untuk Konsultasi DELH/DPLH, Audit Lingkungan, & Perizinan: 🌐 Website: www.bimashabartum.co.id 📧 Email: admin.palembang@bimashabartum.co.id 📱 WhatsApp: +62823-7472-2113