Penindakan Tegas Tambang Emas Ilegal dalam Kawasan Hutan

Kasus yang Menjadi Sorotan: Penegakan Hukum di Bolaang Mongondow

Pada 2 September 2026, Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum) Wilayah Sulawesi resmi mengumumkan penetapan dua warga negara asing asal Tiongkok, berinisial CXY dan XXL, sebagai tersangka kasus pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Ongkag, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Kasus ini bermula dari Operasi Pengamanan Kehutanan yang digelar UPTD KPH Unit I Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara pada 10 Juli 2026, saat petugas menemukan bak perendaman emas beserta sarana pendukung tambang tanpa dokumen perizinan yang sah.

Berdasarkan hasil penyidikan, XXL berperan sebagai pengawas lapangan sementara CXY mengoordinasikan seluruh operasional pertambangan ilegal tersebut. Penyidik bahkan melibatkan ahli digital forensik untuk menelusuri riwayat transaksi keuangan yang digunakan membiayai upah pekerja, penyewaan alat berat, hingga pembelian bahan kimia pengolahan emas. Kedua tersangka disangkakan melanggar Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 juncto Pasal 78 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp7,5 miliar.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa kawasan hutan harus terlindungi dari kegiatan pertambangan ilegal yang mengambil manfaat sumber daya alam tanpa hak, sekaligus merampas ruang yang seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat dan negara.

Mengapa Kasus Ini Relevan bagi Pelaku Usaha Tambang Legal

Kasus di Bolaang Mongondow menjadi pengingat penting bahwa aktivitas pertambangan di dalam atau berbatasan dengan kawasan hutan memerlukan lapisan perizinan tambahan di luar izin usaha pertambangan itu sendiri. Bagi perusahaan yang beroperasi secara legal, memastikan seluruh dokumen terkait penggunaan kawasan hutan telah lengkap dan mutakhir menjadi kebutuhan mendesak, terutama di tengah tren penegakan hukum yang semakin ketat seperti yang ditunjukkan kasus ini.

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) / Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)

Dasar Hukum dan Perubahan Nomenklatur

Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan—termasuk pertambangan—awalnya diatur melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai PermenLHK No. P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018. Sejak berlakunya PP No. 23 Tahun 2021, nomenklatur ini berubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), sejalan dengan kerangka besar reformasi perizinan berbasis risiko dalam PP No. 24 Tahun 2021. Meski istilahnya berubah, prinsip dasarnya tetap sama: kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan tetap berstatus sebagai kawasan hutan dan wajib direhabilitasi atau direklamasi setelah kegiatan penggunaan berakhir.

Persyaratan Utama yang Wajib Dipenuhi

Permohonan IPPKH/PPKH mensyaratkan kelengkapan dokumen seperti Persetujuan Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL sesuai skala kegiatan), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), akta pendirian perusahaan, izin usaha di sektor terkait (misalnya IUP untuk pertambangan), peta areal dengan skala yang sesuai luas kawasan yang dimohonkan, serta pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban seperti penyediaan lahan kompensasi, pembayaran PNBP, dan komitmen reklamasi pasca-kegiatan.

Konsekuensi Beroperasi Tanpa IPPKH/PPKH

Perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan tanpa IPPKH/PPKH yang sah menghadapi risiko besar: seluruh wilayah dalam satu IUP dapat dianggap bermasalah secara hukum meski hanya sebagian kecil area yang sebenarnya berada dalam kawasan hutan tanpa izin yang sesuai. Kasus PETI yang melibatkan WNA di Bolaang Mongondow menunjukkan bagaimana ketiadaan dokumen perizinan yang sah menjadi titik awal penyidikan yang berujung pada tuntutan pidana berat.

Kapan Addendum AMDAL Diperlukan

Bagi perusahaan tambang yang telah memiliki AMDAL namun berencana melakukan perubahan signifikan terhadap kegiatan usahanya—seperti perluasan area operasi ke kawasan hutan yang sebelumnya tidak tercakup dalam dokumen AMDAL awal, perubahan metode penambangan, atau peningkatan kapasitas produksi yang signifikan—diperlukan penyusunan Addendum AMDAL beserta RKL-RPL yang diperbarui. Addendum ini menjadi dasar bagi otoritas lingkungan untuk menilai ulang potensi dampak dari perubahan kegiatan tersebut, termasuk bila perubahan area operasi bersinggungan dengan kawasan hutan yang memerlukan PPKH tambahan. Mengabaikan kewajiban addendum ini—misalnya dengan langsung memperluas operasi tanpa pembaruan dokumen lingkungan maupun izin kawasan hutan—berpotensi menempatkan perusahaan pada posisi hukum yang sama rentannya dengan kasus pertambangan ilegal, meski sebagian aktivitas usahanya memiliki dasar legalitas awal.

Langkah Kepatuhan bagi Pelaku Usaha Tambang

Mengingat tren penegakan hukum yang semakin ketat terhadap aktivitas pertambangan di kawasan hutan, perusahaan tambang—baik yang sudah beroperasi maupun yang tengah merencanakan ekspansi wilayah—perlu melakukan audit menyeluruh terhadap kesesuaian antara peta area operasi dengan status kawasan hutan yang berlaku, memastikan seluruh dokumen IPPKH/PPKH dan Addendum AMDAL diperbarui sesuai kondisi terkini di lapangan, serta tidak mengandalkan asumsi bahwa IUP yang telah dimiliki secara otomatis mencakup hak penggunaan kawasan hutan tanpa dokumen tambahan yang sah.

📞 Hubungi Kami Segera untuk Konsultasi Perizinan Lingkungan & Kepatuhan Kawasan Hutan Pertambangan:

🌐 Website: www.bimashabartum.co.id

📧 Email: admin.palembang@bimashabartum.co.id

📱 WhatsApp: +62823-7472-2113