Feasibility Study (FS) adalah salah satu dokumen penting yang menjadi persayaratan utama dalam pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada dasarnya dokumen ini adalah dokumen studi kelayakan yang dibuat untuk melihat apakah sebuah rencana usaha petambangan itu layak atau tidak untuk dioperasikan, baik dari segi ekonomi, teknis maupung lingkungan. Dokumen ini kemudian akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan kegiatan pertambangan, dan pemerkasa wajib melaksanakan usaha pertambanganya sesuai dengan isi dari dokumen ini.

Dokumen FS secara fisik akan disajikan dalam bentuk dua dokumen terpisah, yaitu dokumen tekno ekonomi dan dokumen lingkungan. Dokumen tekno ekonomi adalah dokumen yang berisi kajian komprehensif suatu rencana pertambangan yang dilihat dari sudut pandang teknis dan ekonomis. Kesimpulan utama dalam dokumen ini adalah apakah rencana usaha pertambangan yang dimaksud layak secara teknis dan dapat dikerjakan secara aman bagi keselamatan penambang. Selain itu dokumen ini juga harus memuat kesimpulan apakah rencana usaha pertambangan ini layak secara ekonomis, dalam arti akan menguntungkan dan memberikan masukan devisa dan pajak bagi pemerintah.

Dokumen tekno ekonomi disusun berdasarkan dari dua dokumen yang telah disusun sebelumnya, yaitu dokumen RKAB tahunan dan dokumen Laporan Eksplorasi. Dokumen tekno ekonomi akan bermuara di Kementrian ESDM / Dinas ESDM Provinsi sesuai dengan jenis komoditi tambang yang akan dilaksanakan untuk mendapat persetujuan. Dalam proses mendapat persetujuan, pemrakarsa wajib mempresentasikan rencana teknis dan ekonomis penambangan kepada evaluator yang ditunjuk oleh dinas terkait.

Dokumen lain yang menjadi bagian dari FS adalah dokumen lingkungan, merupakan dokumen yang berisi kajian kelayakan rencana pertambangan dilihat dari sudut pandang kerusakan lingkungan yang akan diakibatkan. Kesimpulan utama yang diharapkan dari dokumen ini adalah, sejauh mana rencana penambangan yang diajukan akan merusak lingkungan sekitar dan langkah-langkah apa saja yang wajib dilakukan untuk meminimalisir dampak lingkungan dari usaha pertambangan yang diajukan. Dokumen ini terbagi menjadi 3 jenis sesuai dengan tingkat dampak yang akan diberikan, yaitu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL/UPL dan SPPLH. Dalam pengurusan izin pertambangan, dokumen yang perlu dilengkapi cenderung AMDAL (hasil ini sesuai dengan hasil surat limpasan dari dinas lingkungan kabupaten di lokasi penmabnagan) atau UKL/UPL bagi usaha penambanganya memakan wilayah yang sempit.

Dokumen lingkungan AMDAL akan tersusun dari dua dokumen utama, yaitu dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan dokumen RKL/RPL (Rencana Pengelolaan lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan). Dokumen ANDAL akan membahas menegnai dampak lingkungan apa saja yang akan dialami oleh lingkungan sekitar jika rencana pertmabanganya sudah berjalan. Sedangkan, dokumen RKL/RPL berisi komitmen-komitmen dan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan jika usaha pertambangan yang diajukan telah berjalan. Dokumen AMdDAL akan mendapat persetujuan dari kementrian lingkungan, dan dalam prakteknya bisa dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan tingkat Provinsi ataupun Kabupaten.

Sebagai konsultan pertambangan yang terlengkap dan terpercaya, Bima Shabartum dapat membantu perusahaan-perusahaan dalam pengurusan izin pertambangan. Hingga artikel ini ditulis Bima Shabartum telah mengerjakan lebih dari 30 dokumen tekno ekonomi dan lebih dari 10 dokumen lingkungan.